Beban Setara PNS, Upah di Bawah Minimum: Mengakhiri Ironi Guru Honorer demi Masa Depan Generasi Emas

Nasib guru honorer
Nasib guru honorer (Istimewa)


Penulis: Ghina Rahmadani Fauziah - PGSD

Cirebon Zone - Bangsa Indonesia memiliki cita-cita besar untuk mencetak “Generasi Emas” pada tahun 2045, sebuah cita-cita yang mengharuskan tersedianya sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing global. Namun, terdapat realitas yang bertolak belakang di dalam sistem pendidikan nasional. Negara menuntut lahirnya generasi unggul, sementara proses pendidikannya dititipkan kepada ratusan ribu guru honorer yang hidupnya tidak sejahtera.

Berdasarkan data tercatat, lebih dari 700 ribu guru honorer yang menjadi penopang pelaksanaan pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia (Kompas, 2020). Artinya, hampir di setiap sekolah terdapat guru honorer yang mengajar, menilai, membimbing, serta mendidik siswa setiap hari. 

Sayangnya, wacana publik mengenai peningkatan kualitas pendidikan sering kali hanya berkutat pada hal-hal yang terlihat di permukaan, seperti ganti kurikulum baru lagi, beli teknologi baru lagi, bangun gedung sekolah baru lagi. Semua itu penting, tetapi ada sosok yang sering luput dari perhatian, guru.

Oleh karena itu, mutu pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara signifikan selama pemerintah tidak menyelesaikan krisis kesejahteraan guru honorer, karena stabilitas finansial dan jaminan kelayakan hidup merupakan syarat utama untuk terbentuknya fokus, profesionalisme, serta proses pengajaran yang berkualitas.

Faktor utama yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan upah yang membuat standar hidup para pendidik tidak layak. Sebagian besar guru honorer di Indonesia hidup dengan penghasilan jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Hal ini dibuktikan melalui survei nasional yang melaporkan bahwa 74,3% guru honorer menerima gaji di bawah dua juta per bulan, bahkan 20,5% di antaranya hanya mendapatkan gaji kurang dari lima ratus ribu per bulan (Databoks, 2024).

Riset Dhobith (2024) juga menemukan bahwa rentang gaji guru honorer yang sangat bervariasi, hanya berkisar antara tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah, tergantung sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam tekanan ekonomi seperti ini, permintaan agar guru honorer terus berinovasi atau mengembangkan kemampuan mengajarnya tidak masuk akal jika kebutuhan dasar untuk bertahan hidup saja belum terpenuhi secara layak.

Selain masalah ketimpangan upah, beban kerja yang tidak adil secara langsung berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang siswa terima. Secara administratif dan fungsional, guru honorer memikul tanggung jawab yang sama beratnya dengan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beban jam mengajar, kewajiban membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hingga tugas evaluasi yang dipikul oleh guru honorer sama persis dengan guru PNS, meskipun guru honorer tidak mendapatkan hak asuransi kesehatan maupun jenjang karier.

Ketidakadilan ini terasa semakin berat karena Pitriyani et al. (2022) menyoroti banyak sekolah yang hanya mampu membayar guru honorer sebesar lima belas ribu rupiah per jam pelajaran. Akibatnya, guru yang berstatus honorer terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal tersebut secara otomatis mengganggu konsentrasi guru.

Waktu luang yang seharusnya digunakan untuk merancang metode pembelajaran justru terkuras habis untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga pembelajaran di ruang kelas menjadi tidak berkembang dan hanya sekadar memenuhi kewajiban.

Di sisi lain, terdapat bukti yang kuat bahwa ketika hak finansial guru terpenuhi, kualitas pendidikan akan meningkat. Kesejahteraan pendidik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang, karena kualitas dan kesejahteraan guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan kecerdasan siswa.

Tunjangan kinerja yang layak menjadi dorongan bagi guru di daerah tertinggal untuk lebih disiplin hadir mengajar, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa (World Bank, 2023). Hal ini didukung oleh Rachmi et al. (2024) yang menemukan bahwa insentif yang memadai dan dibayarkan tepat waktu dapat meningkatkan semangat mengajar dan kualitas persiapan materi guru.

Dalam diskusi publik, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa menaikkan gaji guru tidak akan membuat siswa menjadi lebih pintar. Argumen ini kerap memakai laporan evaluasi tentang program Sertifikasi Guru. Laporan tersebut menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, kenaikan gaji pokok bagi guru yang telah tersertifikasi belum secara langsung meningkatkan skor tes kognitif siswa (De Ree, 2016).

Berdasarkan pandangan tersebut, pihak skeptis menyarankan agar anggaran lebih baik digunakan untuk infrastruktur digital atau memperbaiki fasilitas fisik, daripada dialokasikan untuk kenaikan gaji guru honorer.

Meski demikian, bantahan terhadap argumen tersebut sangat mendasar. Menolak gagasan pemberian gaji yang layak hanya karena program sertifikasi sebelumnya gagal merupakan kekeliruan logika kebijakan.

Kegagalan meningkatkan mutu saat itu sepenuhnya berasal dari instrumen evaluasi yang lemah dan kurangnya pengawasan kompetensi secara berkelanjutan, bukan berarti membenarkan pemberian upah guru di bawah garis kemiskinan.

Jika pemerintah terus mempertahankan sistem pengupahan yang tidak layak, dampaknya justru semakin merugikan. Penolakan upah yang layak justru mendorong sekolah untuk merekrut siapa saja untuk menjadi guru tanpa kualitas yang jelas, sehingga berujung pada tingginya angka ketidakhadiran pendidik (Akhmadi et al., 2020). Karena itu, solusi masuk akal bukan menolak kenaikan gaji, tapi menggabungkan standar upah minimum guru setara UMR dengan sistem evaluasi kinerja yang ketat.

Pada akhirnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer bukan hanya sekadar bentuk belas kasihan, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia.

Berbagai bukti nyata menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang masih membiarkan gurunya menerima upah yang tidak layak, menanggung beban kerja yang berlebihan, hingga terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar tugas mengajar, tidak akan mampu menghasilkan generasi yang cerdas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menghentikan praktik pemanfaatan guru honorer yang cenderung eksploitatif. Sudah saatnya profesi guru dikembalikan pada kedudukan yang terhormat, sebagai profesi yang bermartabat dan mampu menjamin kehidupan yang layak, karena masa depan anak bangsa berada di tangan guru yang sejahtera. (*)

Daftar Pustaka
  • Akhmadi, Nurbani, R. I., Solihah, P., & Rahman, F. (2020). Studi diagnostik pembelajaran pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. The SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-diagnostik-pembelajaran-pendidikan-dasar-di-kabupaten-sumbawa-provinsi-nusa
  • Databoks. (2024). 20,5% guru honorer diupah kurang dari Rp500 ribu per bulan. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/444179928bebd7f/205-guru-honorer-diupah-kurang-dari-rp500-ribu-per-bulan
  • De Ree, J. (2016). Indonesia – Teacher certification and beyond: An empirical evaluation of the teacher certification program and education quality improvements in Indonesia. World Bank Group.
  • Dhobith, A. (2024). Analisis kebijakan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan hidup guru honorer di Indonesia. PARAMUROBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(1), 44–62.
  • Kompas. (2020). Data akurat menentukan kesejahteraan guru honorer. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/data-akurat-menentukan-kesejahteraan-guru-honorer
  • Pitriyani, A., Sanda, Y., Remi, S. N., Yesepa, & Mulawarman, W. G. (2022). Sistem kompensasi dalam menjamin kesejahteraan guru honorer di sekolah menengah pertama negeri. Jurnal Basicedu, 6(3), 4005–4013.
  • Rachmi, A. R., Zahroh, I. F., Ribiana, A. P., & Windasari. (2024). Menganalisis kebijakan kesejahteraan guru honorer terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMKN 1 Driyorejo. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 3(2), 263–272.
  • World Bank. (2023, January 10). Improving learning outcomes through social accountability and performance-based teacher allowance payment in Indonesia. World Bank. https://www.worldbank.org/in/results/2023/01/10/improving-learning-outcomes-through-social-accountability-and-performance-based-teacher-allowance-payment-in-indonesia
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak