Bukan Siswanya yang Curang, Tapi Soalnya yang Usang: Mengapa Larangan AI di Kelas Bukan Jawaban

AI generatif mengubah dunia pendidikan Indonesia
Ilustrasi - AI generatif mengubah dunia pendidikan Indonesia

Penulis: Sanija

Cirebon Zone - Saya pernah melihat seorang mahasiswa menyerahkan esai 1.500 kata yang diselesaikannya dalam waktu kurang dari satu jam. Ketika ditanya, ia dengan jujur mengakui bahwa ia menggunakan generative AI untuk menyusun draf awal. Adegan ini bukan lagi pengecualian, melainkan gambaran baru dari ruang kelas kontemporer.

Generasi Z telah tumbuh sebagai digital natives yang hidup bersama internet, ponsel pintar, dan ekosistem media sosial sejak kecil, sementara Generasi Alpha bahkan telah disebut sebagai AI natives yang sejak lahir terpapar algoritma personal dan asisten virtual. Dunia pendidikan kini beroperasi dalam lanskap yang semakin terhubung dan kompetitif secara global, sehingga lulusan dituntut tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah secara adaptif, serta berkolaborasi melintasi perbedaan budaya. AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude adalah manifestasi dari realitas ini dan perubahannya terjadi jauh lebih cepat daripada kemampuan institusi pendidikan meresponsnya.

Respons awal banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia cenderung defensif: melarang penggunaan AI, mewajibkan pernyataan integritas, atau memasang perangkat pendeteksi. Kebijakan ini tampak masuk akal di permukaan, tetapi sesungguhnya keliru sasaran. Esai ini berargumen bahwa institusi pendidikan sebaiknya tidak merespons AI generatif dengan larangan menyeluruh, melainkan dengan mendesain ulang asesmen dan mewajibkan literasi AI secara bertahap karena larangan tidak dapat ditegakkan, salah mendiagnosis akar masalah, dan justru memperlebar kesenjangan.

Penggunaan AI generatif terjadi di luar tembok kelas, di ponsel pribadi, di rumah, di kafe, di luar jangkauan pengawasan institusi. Berbeda dengan kecurangan konvensional seperti mencontek saat ujian, penggunaan AI bersifat personal dan tersembunyi. Institusi yang memaksakan larangan hanya memiliki dua alat: perangkat pendeteksi AI dan pernyataan integritas. Namun, perangkat pendeteksi AI memiliki tingkat akurasi yang masih diperdebatkan, terutama untuk teks berbahasa non-Inggris. Kebijakan yang tidak dapat diawasi secara konsisten hanya akan menghukum siswa yang jujur, sementara siswa yang terampil menyembunyikan jejak digitalnya tetap lolos.

Lebih jauh, Imelda et al. (2026) dalam studinya tentang praktik pembelajaran berbasis teknologi di kelas VII menegaskan bahwa efektivitas teknologi di kelas tidak ditentukan oleh kecanggihannya, melainkan oleh kemampuan guru mengintegrasikannya secara pedagogis dengan konteks kehidupan siswa. Temuan ini mengimplikasikan bahwa melarang teknologi sama sekali bukan solusi, karena teknologi termasuk AI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan siswa. Yang dibutuhkan bukan larangan, melainkan pendampingan agar siswa dapat menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Larangan, dengan demikian, bukan solusi melainkan ilusi ketertiban.

Jika sebuah tugas dapat diselesaikan dengan sempurna oleh mesin dalam hitungan detik, maka tugas tersebut sesungguhnya sudah tidak mengukur apa pun sejak sebelum AI ada. Banyak tugas akademik tradisional seperti esai deskriptif, rangkuman bacaan, atau jawaban atas pertanyaan faktual mengukur produk akhir, bukan proses berpikir. Ketika AI mampu menghasilkan produk tersebut, yang terungkap bukanlah ketidakjujuran siswa, melainkan keusangan desain tugas itu sendiri.

Temuan empiris dari Wintala dan Idawati (2026) secara eksplisit mengonfirmasi hal ini. Dalam penelitian kuantitatif terhadap 224 siswa SMA, mereka menemukan bahwa strategi mengajar guru memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan (β = 0.746; p < 0.001) terhadap literasi siswa dibandingkan adaptasi teknologi (β = 0.124; p = 0.039). Menurut Wintala dan Idawati (2026), pilihan pedagogis guru mulai dari urutan materi hingga cara memverifikasi pemahaman siswa berkontribusi jauh lebih besar terhadap penguasaan kompetensi dibandingkan sekadar alat atau platform yang digunakan dalam penyampaian materi. Dengan kata lain, teknologi hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan penggerak substantif dari pemahaman.

Ini adalah temuan yang sangat penting dan sering diabaikan dalam debat tentang AI di pendidikan. Kita terlalu fokus pada teknologi, apakah AI harus dilarang atau diterima, padahal yang sesungguhnya menentukan kualitas pembelajaran adalah bagaimana guru mendesain pengalaman belajar. Solusinya bukan melarang mesin, melainkan mendesain ulang asesmen agar mengukur hal-hal yang belum dapat direplikasi oleh AI: kemampuan menilai keluaran mesin, mengontekstualisasikan pengetahuan pada data lokal, menyusun argumen berbasis pengalaman lapangan, dan merevisi pemikiran secara iteratif.

Praktik asesmen berbasis proses seperti pengumpulan draf bertahap, catatan refleksi, defense lisan singkat, atau tugas yang mengharuskan siswa mengkritik keluaran AI yang sengaja dibuat keliru oleh dosen jauh lebih tahan terhadap disrupsi teknologi sekaligus lebih sejalan dengan kompetensi yang sesungguhnya dibutuhkan di abad ke-21.

Larangan penggunaan AI di sekolah tidak menghapus akses terhadap teknologi; ia hanya menghapus pendampingan. Siswa dari keluarga dengan sumber daya memadai akan tetap mengakses tools berbayar di rumah, dengan bimbingan orang tua atau tutor yang memahami cara menggunakannya secara kritis. Sementara itu, siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan satu-satunya ruang di mana mereka dapat belajar menggunakan AI secara bertanggung jawab, yaitu di bawah pengawasan guru.

Temuan Wintala dan Idawati (2026) memperkuat kekhawatiran ini: pendapatan orang tua terbukti memoderasi secara positif efektivitas baik adaptasi teknologi (β = 0.076; p = 0.036) maupun strategi mengajar (β = 0.174; p < 0.001) terhadap hasil belajar siswa. Artinya, manfaat pedagogis termasuk penggunaan teknologi dirasakan secara tidak merata, dan siswa dari keluarga berpendapatan tinggi memperoleh keuntungan lebih besar. Larangan di sekolah hanya akan memperburuk ketimpangan ini, karena mengubah sekolah dari pemerata kesempatan menjadi penjaga gerbang yang justru memperlebar jurang. Dalam jangka panjang, lulusan yang tidak pernah diajarkan menggunakan AI secara kritis akan menghadapi pasar kerja yang justru menuntut kompetensi tersebut. Dengan demikian, larangan bukan hanya masalah pedagogis, melainkan juga masalah keadilan sosial.

Tentu saja, keberatan terhadap argumen ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Kritik yang paling sering diajukan adalah bahwa ketergantungan pada AI dapat menyebabkan atrofi kognitif, yaitu kemampuan dasar menulis, berhitung, dan berpikir kritis yang melemah karena siswa menyerahkan proses mental kepada mesin. Manutilaa dan Pandu (2026) memperingatkan bahwa teknologi yang digunakan tanpa kendali justru berbalik menguasai penggunanya. Peringatan ini terutama relevan bagi Generasi Alpha yang sejak dini terpapar gadget, sehingga diperlukan pendampingan agar perkembangan teknologi tidak menggerus internalisasi nilai-nilai dasar.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Riset dalam ilmu kognitif memang menunjukkan fenomena cognitive offloading, di mana penggunaan alat eksternal dapat mengurangi latihan mental yang diperlukan untuk membangun keterampilan dasar. Namun, konsesi ini tidak secara otomatis membenarkan larangan menyeluruh. Jawaban yang lebih tepat adalah regulasi bertahap sesuai jenjang perkembangan: di sekolah dasar, fokus tetap pada penguasaan fondasi literasi dan numerasi tanpa AI; di sekolah menengah, penggunaan AI diperkenalkan secara terbimbing dan terbatas pada tugas-tugas tertentu; di perguruan tinggi, AI diperlakukan sebagai alat profesional yang wajib dideklarasikan penggunaannya, mirip dengan cara kita memperlakukan kalkulator atau mesin pencari.

Pendekatan bertingkat ini mengakui risiko atrofi kognitif tanpa mengorbankan kesiapan siswa menghadapi realitas dunia kerja. Lebih jauh, pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen mutu pendidikan yang menekankan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan (Rahmadani et al., 2026), bukan larangan impulsif yang tidak terukur.

Respons institusi pendidikan Indonesia terhadap AI generatif seharusnya tidak ditentukan oleh kepanikan, melainkan oleh prinsip pedagogis yang jelas. Studi Akmal et al. (2026) tentang integrasi kurikulum IB dan Cambridge di Madania School mengonfirmasi bahwa transformasi pendidikan yang berkelanjutan lahir bukan dari sikap defensif terhadap perubahan, melainkan dari perencanaan yang fleksibel, investasi pada kapasitas guru, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu.

Tiga rekomendasi operasional dapat menjadi titik awal: pertama, mengganti larangan menyeluruh dengan kebijakan penggunaan yang transparan dan berbeda sesuai jenjang; kedua, mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan guru dalam mendesain asesmen berbasis proses yang tahan terhadap disrupsi AI, karena strategi mengajar terbukti jauh lebih menentukan hasil belajar daripada sekadar adaptasi teknologi; ketiga, mewajibkan deklarasi penggunaan AI dalam setiap tugas, bukan kriminalisasi.

Pertanyaan yang harus kita wariskan kepada pembuat kebijakan bukan lagi "bagaimana mencegah siswa menggunakan AI", melainkan "apakah kita sedang melindungi kemampuan berpikir siswa, atau hanya melindungi cara lama kita menilainya?" Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah institusi pendidikan menjadi tempat yang mempersiapkan generasi masa depan, atau sekadar museum dari praktik-praktik yang telah usang. (*)

Daftar Pustaka

  • Akmal, A. N., Pangestu, B. R., Basit, M. N., & Ardhana, P. (2026). International curriculum implementation strategy: IB PYP framework and Cambridge at primary school. Journal of English Language and Education, 11(5), 156–164. https://doi.org/10.31004/jele.v11i5.2817
  • Imelda, Sari, D. S., & Astuti, D. S. (2026). Technology-based and contextual English learning practices in a seventh grade classroom. Journal of English Language and Education, 11(5), 165–176. https://doi.org/10.31004/jele.v11i5.3078
  • Manutilaa, D., & Pandu, I. (2026). The effectiveness of the use of technology among the young generation according to the Christian faith in the digital era. Journal of English Language and Education, 11(5), 454–463. https://doi.org/10.31004/jele.v11i5.2775
  • Rahmadani, A., Azmayani, R., & Shabirah, S. (2026). Quality management in education within the boarding school system at private Islamic high school. Journal of English Language and Education, 11(5), 207–215. https://doi.org/10.31004/jele.v11i5.2732
  • Wintala, F., & Idawati, L. (2026). Financial literacy of the young generation: The influence of teachers' technology adaptation and teaching strategies on students' financial literacy moderated by gender and parental income. Journal of English Language and Education, 11(5), 552–561. https://doi.org/10.31004/jele.v11i5.3046 
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak