
Ilustrasi - Ketimpangan pendidikan di Indonesia
Penulis: Faturohman - PGSD
Cirebon Zone - Pendidikan memegang peranan sentral dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sekaligus mengangkat derajat kehidupan suatu bangsa. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang layak. Realitas di lapangan justru memperlihatkan jurang pemisah yang lebar dalam pemenuhan hak dasar tersebut.
Anak-anak yang tumbuh di kawasan perkotaan atau berasal dari keluarga mapan menikmati fasilitas belajar modern, sedangkan rekan sebaya mereka di wilayah pedesaan serta keluarga prasejahtera harus berjuang keras sekadar untuk mengakses ruang kelas yang aman. Ketimpangan struktural ini memicu kegelisahan mendasar mengenai keadilan sosial di ruang-ruang belajar tanah air.
Persoalan faktual tersebut memunculkan dua pertanyaan mendasar yang perlu dikaji secara kritis. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga serta ketimpangan infrastruktur memengaruhi kesempatan anak dalam memperoleh pendidikan bermutu? Sejauh mana kebijakan bantuan pemerintah mampu memutus mata rantai ketidaksetaraan belajar tersebut?
Melalui tulisan ini, penulis berpendirian bahwa tidak semua anak di Indonesia memiliki kesempatan belajar yang setara. Latar belakang ekonomi keluarga, ketimpangan fasilitas fisik antarwilayah, serta kesenjangan akses digital masih menjadi penghalang nyata bagi terciptanya keadilan pendidikan nasional.
Status ekonomi rumah tangga menentukan sejauh mana seorang anak mampu bertahan dan berkembang dalam sistem pendidikan formal. Keluarga dengan tingkat pendapatan mapan sanggup menyediakan berbagai kebutuhan penunjang belajar, mulai dari buku referensi, bimbingan tambahan, hingga pemilihan sekolah unggulan.
Kondisi sebaliknya dialami anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang kerap menghadapi hambatan finansial berlapis. Data lapangan dari penelitian Edo dan Yasin (2024) di wilayah Sangatta Selatan membuktikan bahwa keterbatasan biaya memaksa banyak anak usia sekolah bekerja membantu orang tua di sektor kasar, sehingga waktu serta energi mereka untuk belajar tersita habis.
Tekanan ekonomi tersebut melahirkan siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Anak-anak prasejahtera tidak hanya kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, tetapi juga terhambat dalam meraih pekerjaan layak pada masa mendatang.
Ketiadaan dukungan finansial yang memadai membuat potensi intelektual mereka terpendam sebelum sempat berkembang. Latar belakang ekonomi keluarga terbukti menciptakan garis pembatas yang tegas antara anak yang leluasa meraih ilmu dengan anak yang terpaksa mengorbankan masa depannya demi bertahan hidup.
Aspek lain yang turut memperlebar jurang ketidakadilan adalah letak geografis yang menciptakan disparitas mutu pembelajaran mencolok antara kawasan kota dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekolah-sekolah di pusat kota umumnya berdiri megah lengkap dengan laboratorium sains, perpustakaan modern, serta ruang kelas nyaman.
Situasi berbanding terbalik dialami satuan pendidikan di pelosok desa. Kajian Fadillah et al. (2025) mengungkap fakta memprihatinkan mengenai sejumlah sekolah pedesaan yang kekurangan ruang kelas, berdinding papan lapuk, berlantai semen kasar, serta ketiadaan sanitasi bersih. Keadaan fisik yang tidak layak tersebut secara langsung menurunkan konsentrasi sekaligus rasa percaya diri peserta didik.
Ketimpangan sarana fisik tersebut diperparah oleh distribusi tenaga pengajar berkualitas yang menumpuk di area perkotaan. Riset Sucipto et al. (2026) menegaskan bahwa minimnya jumlah guru berkompeten di daerah pedesaan menciptakan perbedaan kualitas pengajaran yang sangat tajam dibandingkan sekolah kota.
Guru di wilayah terpencil sering kali memikul beban mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus dengan fasilitas pelatihan profesional yang sangat terbatas. Peserta didik di pelosok akhirnya tidak memperoleh pengalaman belajar interaktif yang setara dengan siswa perkotaan.
Transformasi teknologi dalam dunia pendidikan modern pun melahirkan bentuk ketimpangan baru bagi kelompok masyarakat rentan. Pembelajaran abad ke-21 menuntut penguasaan literasi digital serta ketersediaan perangkat elektronik yang terhubung jaringan internet stabil.
Laporan penelitian Vega et al. (2024) mencatat data mengkhawatirkan dari UNESCO bahwa hanya sekitar 25 persen siswa di wilayah rural Indonesia yang menikmati akses internet, sementara 19 persen bangunan sekolah nasional masih membutuhkan renovasi mendesak. Keterbatasan jaringan telekomunikasi dan ketiadaan gawai membuat peserta didik di daerah pelosok tertinggal jauh dalam mengakses sumber belajar daring yang melimpah.
Ketidakmerataan infrastruktur teknologi ini memperlebar jarak penguasaan kompetensi antarsiswa serta menghambat kesiapan generasi muda daerah dalam menghadapi persaingan global.
Sebagian kalangan berpendapat bahwa kesempatan belajar saat ini sudah terbuka lebar bagi seluruh anak melalui berbagai skema bantuan pemerintah maupun kegigihan individu. Pandangan ini merujuk pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta temuan studi Supit dan Gosal (2023) yang menyatakan bahwa status ekonomi orang tua tidak memiliki korelasi signifikan terhadap nilai ujian tengah semester siswa di lingkungan sekolah tertentu.
Kelompok ini meyakini bahwa motivasi pribadi mampu mengalahkan keterbatasan materi.
Argumen tersebut mengabaikan fakta ketimpangan struktural pada skala makro yang lebih luas. Keberhasilan segelintir siswa di sekolah dengan fasilitas standar tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi jutaan anak di wilayah 3T yang bahkan tidak memiliki akses jalan maupun gedung sekolah layak.
Penelitian Azkiyah et al. (2025) membuktikan bahwa rendahnya kesejahteraan guru honorer di pelosok, mahalnya biaya transportasi harian, serta lemahnya koordinasi penyaluran bantuan membuat program subsidi pemerintah belum sepenuhnya menyentuh akar masalah di lapangan. Bantuan biaya sekolah semata tidak akan efektif apabila anak tetap harus berjalan kaki berjam-jam menuju ruang kelas yang hampir roboh tanpa akses buku maupun internet.
Kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak Indonesia masih sebatas cita-cita konstitusional yang belum terwujud sepenuhnya. Kemiskinan struktural keluarga, ketimpangan sarana fisik sekolah, penumpukan guru berkualitas di kota, serta jurang akses digital secara nyata merampas hak anak-anak pedesaan dan kelompok prasejahtera untuk berkembang secara optimal.
Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu mengambil langkah strategis yang terintegrasi untuk memutus rantai ketidakadilan ini. Alokasi anggaran pendidikan wajib diprioritaskan pada rehabilitasi fisik sekolah rusak di wilayah 3T, perluasan jaringan internet satelit gratis hingga ke pelosok desa, serta pemberian insentif layak guna menjamin kesejahteraan guru di daerah terpencil.
Melalui pemerataan fasilitas dan dukungan ekonomi yang tepat sasaran, setiap anak bangsa dapat benar-benar menikmati hak belajar yang adil dan bermutu. (*)
Daftar Pustaka
- Sucipto, A., Umami, N., & Hastuti, M. A. S. W. (2026). KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR REVIEW TERHADAP FAKTOR, DAMPAK, DAN UPAYA PENANGANAN. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(01), 92-103.
- Supit, D., & Gosal, N. M. (2023). Hubungan status sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa. Jurnal Educatio Fkip Unma, 9(1), 177-182.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan. Jurnal Adijaya Multidisiplin, 3(2), 217–225.
- Azkiyah, S. R., Aryola, G., & Lukitoaji, B. D. (2025). Isu kesenjangan pendidikan di daerah terpencil: Solusi untuk mewujudkan pendidikan yang merata. Sosiola Pedagogi: Jurnal Inovasi Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 1(1).
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak kesenjangan akses pendidikan dan faktor ekonomi keluarga terhadap mobilitas sosial. Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA), 2(3), 317-326.
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2024). Kesetaraan akses pendidikan: Analisis pengimplementasian nilai Pancasila dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Lentera Ilmu, 1(2), 44-57.