![]() |
| Ilustrasi - Pemberdayaan masyarakat marginal |
Penulis: Muhamad Diara Piasta Dana - Bisnis dan Manajemen Ritel
Cirebon Zone - Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan struktural yang belum tuntas ditangani. (Siregar & Yusri, 2022) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, sementara (Nasila & Napu, 2024) melaporkan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango mencapai 16,2 persen, di atas rata-rata Provinsi Gorontalo sebesar 14,9 persen.
Lulusan SMK pun belum terserap dengan baik; pengangguran terbuka mereka mencapai 8,63 persen pada Mei 2019 (Andayani dkk., 2021). Kewirausahaan sosial, yang memadukan semangat berwirausaha dengan misi dampak sosial, diajukan sebagai alternatif (Arumsari dkk., 2025).
Namun, apakah kewirausahaan sosial benar-benar memberdayakan masyarakat marginal, dan faktor apa yang menentukan keberhasilannya? Esai ini berpendapat bahwa kewirausahaan sosial merupakan wujud inovasi sosial yang menjanjikan, tetapi baru berkelanjutan jika ditopang tiga prasyarat: kapasitas yang dapat dipraktikkan, akses modal dan pasar, serta ekosistem kolaboratif lintas pemangku kepentingan.
Pertama, kewirausahaan sosial layak disebut inovasi sosial karena mengubah cara masalah ditangani sekaligus memberi manfaat ekonomi. (Siregar & Yusri, 2022) menyebut inovasi sosial sebagai fondasi wirausaha sosial dalam memperbaiki sistem yang ada, sejalan dengan (Arumsari dkk., 2025) yang merujuk Mulgan (2007): solusi baru yang memenuhi kebutuhan sosial lebih efektif daripada alternatif sebelumnya.
Buktinya, 70 persen pelaku usaha sosial di Bone Bolango melaporkan kenaikan pendapatan, kelompok tani organik mengaku pendapatannya naik hingga 50 persen dalam setahun, lebih dari 60 persen pelakunya perempuan, dan sekitar 50 persen responden tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (Nasila & Napu, 2024). Seorang pelaku usaha perempuan bahkan menyatakan bahwa usahanya memberinya kebebasan finansial dan kesempatan berkontribusi bagi keluarga.
Di Sukabumi, (Moridu dkk., 2023) menemukan hubungan positif antara keterlibatan dalam inovasi sosial dan pemberdayaan. SMK IT Asy-Syadzili bahkan menyisihkan 30 persen hasil penjualan produk siswa untuk membangun pasar digital bagi pedagang kecil (Andayani dkk., 2021). Model ini menawarkan jalan keluar dari ketergantungan, bukan sekadar bantuan baru.
Kedua, pemberdayaan menuntut kapasitas yang benar-benar dapat dipraktikkan. (Moridu dkk., 2023) melalui analisis regresi atas 231 responden, menemukan bahwa pendidikan dan partisipasi aktif berkontribusi pada pemberdayaan.
Di Bone Bolango, 80 persen responden menginginkan pelatihan kewirausahaan, tetapi kurang dari 30 persen peserta pelatihan mampu menerapkan pengetahuannya sehingga muncul kesenjangan antara teori dan praktik (Nasila & Napu, 2024). Di SMK berbasis pesantren, pembelajaran terhambat rendahnya kepercayaan diri siswa dan terbatasnya waktu, dan hanya sekitar 33 persen mahasiswa yang mengetahui kewirausahaan sosial (Andayani dkk., 2021).
Siswa sendiri mengusulkan lebih banyak praktik dan bazar rutin. Pengetahuan yang tidak menjadi praktik tidak menghasilkan dampak.
Karena itu, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan model bisnis adaptif sebagai faktor internal keberhasilan (Arumsari dkk., 2025) harus dilatih melalui pendampingan, dan keberhasilan pelatihan diukur dari jumlah peserta yang mampu menjalankan usahanya.
Ketiga, keberlanjutan ditentukan oleh akses modal, pasar, dan kolaborasi. Potensi Bone Bolango besar: sekitar 60 persen lahan pertanian belum dioptimalkan dan hanya 15 persen objek wisata yang dikelola.
Meski demikian, 75 persen responden kesulitan memperoleh modal dan hanya sekitar 30 persen produk lokal menembus pasar luar daerah, sehingga banyak usaha yang diharapkan menyerap 3 sampai 5 pekerja tutup dalam waktu kurang dari setahun (Nasila & Napu, 2024). (Siregar & Yusri, 2022) menempatkan kesinambungan sebagai tantangan terberat dan mencatat bahwa hasil usaha sering tidak menutup biaya operasional.
Sebaliknya, (Arumsari dkk., 2025) menunjukkan bahwa dukungan kebijakan, pendanaan berbasis dampak, dan kemitraan dengan swasta serta akademisi menopang keberhasilan; kemampuan mengukur dan menyampaikan dampak sosial pun menentukan keberhasilan menarik pendanaan. (Moridu dkk., 2023) menekankan akses sumber daya serta kolaborasi.
Bagi kelompok marginal yang akses finansialnya terbatas, intervensi ekosistem seperti koperasi, kemitraan CSR, dan pemasaran digital bukan pelengkap, melainkan syarat inti. Tanpa itu, pemberdayaan berhenti pada tahap awal.
Skeptik dapat menilai bahwa banyaknya usaha yang tutup membuktikan kewirausahaan sosial hanyalah harapan berlebihan; (Nasila & Napu, 2024) sendiri memperingatkan risikonya menjadi sia-sia tanpa perubahan pendekatan. Namun, penyebabnya, yakni modal, pasar, dan pelatihan yang kurang aplikatif, dapat dirancang ulang melalui kebijakan, sementara 70 persen pelaku tetap melaporkan kenaikan pendapatan.
(Moridu dkk., 2023) juga menemukan bahwa keterlibatan aktif dalam inisiatif menumbuhkan rasa kepemilikan dan perubahan positif. Persoalannya terletak pada kondisi pendukung, bukan pada gagasan dasarnya.
Keberatan lain menyangkut kualitas bukti. Sebagian sumber adalah studi pustaka, subjek studi kasus terbatas (14 siswa), (Moridu dkk., 2023) mengakui keterbatasan generalisasi, dan (Nasila & Napu, 2024) melaporkan angka produk yang menembus pasar luar daerah secara tidak konsisten (30 dan 65 persen).
Angka-angka itu sebaiknya dibaca sebagai indikasi, bukan bukti kausal. Meski demikian, lima sumber dari konteks berbeda menunjuk pada faktor yang sama, yakni kapasitas, akses sumber daya, dan kolaborasi, sehingga kesimpulan ini kuat sebagai arah, meskipun riset longitudinal tetap diperlukan.
Dengan demikian, kewirausahaan sosial memang menjanjikan sebagai inovasi sosial, tetapi janji itu tidak otomatis terwujud. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu mengubah pelatihan menjadi pendampingan praktik dengan indikator jelas; pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan perlu membuka pembiayaan ramah usaha mikro serta akses pasar; dan semua pihak perlu membangun monitoring berkelanjutan.
Dengan cara itu, kewirausahaan sosial dapat menjadi mekanisme pemberdayaan yang bertahan lama bagi masyarakat marginal. (*)
Daftar Pustaka
- Andayani, E., Hariani, L. S., & Jauhari, M. (2021). Pembentukan kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, 6(1), 22–34. https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i1.5143
- Arumsari, O. P. D., Sunyoto, A. B., Rahayu, W. P., & Winarno, A. (2025). Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 4(1), 214–227. https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3206
- Moridu, I., Arisanjaya Doloan, Fitriani, Nurcahya Hartaty Posumah, Rini Hadiyati, Debiyanti Kune, & Rosfianti M. Yadasang. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Menangani Masalah Sosial. Eastasouth Journal of Effective Community Services, 2(01), 42–53. https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i01.143
- Nasila, R., & Napu, I. A. (2024). Strategi Baru dalam Mendukung Kewirausahaan Sosial untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Marginal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Journal of Education Research, 5(4), 4853–4867. https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1671
- Siregar, L. M., & Yusri, N. (2022). KEWIRAUSAHAAN SOSIAL SEBAGAI WUJUD INOVASI SOSIAL. Biopsikososial: Jurnal Ilmiah Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta, 5(2), 476. https://doi.org/10.22441/biopsikososial.v5i2.14187
