Pantaskah MBG Dibiayai Oleh Anggaran Pendidikan Saat Ribuan Sekolah Masih Rusak?

Program MBG menyerap sekitar 29 persen anggaran pendidikan
Ilustrasi - Program MBG menyerap sekitar 29 persen anggaran pendidikan


Penulis: Yasin Fauzi

Cirebon Zone - Pemerintah menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi sumber daya manusia. Persoalannya, sebagian besar dananya tidak berdiri sendiri, tetapi dihitung sebagai anggaran pendidikan yang menurut UUD 1945 wajib sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pada saat yang sama, ruang kelas rusak masih menjadi pemandangan sehari-hari di banyak sekolah.

Kualitas belajar bergantung pada ruang belajar yang aman dan guru yang sejahtera, sedangkan ruang fiskal negara terbatas. Pantaskah MBG dibiayai dari anggaran pendidikan saat begitu banyak sekolah belum layak digunakan?

MBG layak dilanjutkan, tetapi tidak pantas dibiayai dari anggaran pendidikan. Pembiayaan semacam itu mempersempit ruang fiskal bagi kebutuhan inti pendidikan, termasuk perbaikan sekolah rusak, dan berlawanan dengan arah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari anggaran pendidikan APBN 2026 sekitar Rp769 triliun, sebesar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk MBG melalui Badan Gizi Nasional. Pola yang sama berlanjut dalam RAPBN 2027: dari Rp820,9 triliun, sekitar Rp240 triliun atau 29,23 persen diperuntukkan bagi MBG. Jika porsi itu dikeluarkan, anggaran pendidikan murni hanya 14,18 persen dari belanja negara (Prasetyo Lanang, 2026).

(Alamsyah, 2026) menunjukkan hal serupa untuk APBN 2026: angka 20,01 persen yang diklaim pemerintah baru tercapai setelah MBG dimasukkan, sedangkan tanpa MBG proporsinya hanya sekitar 13,04 persen. Dengan demikian, angka 20 persen memang terpenuhi di atas kertas, tetapi dana yang benar-benar tersedia bagi peserta didik, guru, dan sarana belajar jauh lebih kecil. Padahal, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD (Mahkamah Konstitusi RI, t.t.).

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan bahwa 60,32 persen ruang kelas SD rusak, dengan 10,81 persen di antaranya rusak berat. Pada jenjang SMP, ruang kelas rusak mencapai 49,70 persen (GoodStats, 2025). Sementara itu, dana revitalisasi satuan pendidikan 2026 hanya lebih dari Rp14 triliun untuk 11.474 satuan pendidikan (Tempo, 2026).

Ketika kerusakan begitu luas, dana perbaikan sekolah seharusnya menjadi prioritas utama. Ruang kelas yang rusak berat berisiko mengganggu keselamatan dan kenyamanan siswa sehingga perbaikannya tidak dapat ditunda. Namun, pos anggaran yang sama justru dipakai untuk program yang bukan komponen inti pendidikan, sehingga perbaikan sekolah harus bersaing dengan prioritas lain.

Pemisahan anggaran MBG bukan sekadar tuntutan masyarakat, melainkan arah konstitusional. Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa alokasi 20 persen harus membiayai komponen inti pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, serta kurikulum (CNBC Indonesia, 2026).

MK menegaskan bahwa MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas, tetapi anggarannya harus dipisah paling lambat pada APBN 2028 dan sebaiknya mulai APBN 2027 (CNBC Indonesia, 2026). Namun, RAPBN 2027 masih memuat MBG di pos pendidikan (Prasetyo Lanang, 2026).

MK tidak menentukan besaran MBG maupun sumber pendanaan penggantinya. Cara memisahkannya tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR, sehingga yang dibatasi hanyalah penempatan MBG dalam pos pendidikan (Saputri & Susanti, 2026).

Pemisahan justru menjaga dua tujuan sekaligus: anak tetap mendapat makanan bergizi, dan anggaran pendidikan kembali pada fungsi intinya, termasuk membenahi sekolah rusak. Pemisahan pos juga memungkinkan DPR mengawasi besaran, penggunaan, dan capaian MBG secara lebih spesifik (Saputri & Susanti, 2026).

Pihak yang berbeda pendapat menyatakan bahwa MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa program dan anggaran pendidikan tidak dipangkas (Bisnis.com, 2026). Dalam persidangan di MK, keterangan DPR juga menyebut bahwa kewajiban 20 persen hanya menetapkan batas minimal alokasi, bukan rincian peruntukannya (Mahkamah Konstitusi RI, t.t.).

Ahli yang dihadirkan Presiden menambahkan bahwa MBG dapat masuk anggaran pendidikan bila berhubungan langsung dengan peserta didik, tidak menggantikan komponen utama pendidikan, dan dapat diaudit (Saputri & Susanti, 2026).

Pandangan itu patut dihargai karena gizi anak memang penting, tetapi belum cukup kuat. Pertama, pernyataan bahwa pagu kementerian tidak dipotong tidak menjawab persoalan penghitungan, sebab MBG tetap dimasukkan ke dalam total 20 persen. Kedua, MK telah menegaskan bahwa MBG bukan komponen inti pendidikan, dan justru karena tujuan MBG luas, MK menilai pemisahan anggaran diperlukan agar makna anggaran pendidikan tidak kabur (Saputri & Susanti, 2026).

Jadi, mendukung MBG tidak berarti harus membiayainya dari anggaran pendidikan. Dengan kata lain, persoalannya bukan pada tujuan MBG, melainkan pada pos anggaran yang menanggungnya.

MBG pantas dilanjutkan, tetapi tidak pantas dibiayai dari anggaran pendidikan. Sekitar 29 persen anggaran pendidikan terserap MBG, sementara puluhan persen ruang kelas masih rusak, dan Putusan MK telah menegaskan bahwa anggaran 20 persen diperuntukkan bagi komponen inti pendidikan.

Pemerintah dan DPR sebaiknya memisahkan anggaran MBG sejak APBN 2027, tanpa menunggu tenggat 2028, serta mengarahkan dana pendidikan pada perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru. Masyarakat pun perlu terus mengawal pembahasan anggaran agar hak anak atas gizi dan ruang belajar yang layak terpenuhi bersama-sama. (*)

Daftar Pustaka
  • Alamsyah, M. (2026). Distorsi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026: Uji Kritis Pengawasan DPR terhadap Program MBG. Jurnal Konstitusi, 14(4), 728. https://doi.org/10.31078/jk1442 Bisnis.com. (2026, Februari 27).
  • Seskab Teddy Bantah MBG Kurangi Program dan Anggaran Pendidikan. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20260227/15/1956393/seskab-teddy-bantah-mbg-kurangi-program-dan-anggaran-pendidikan
  • CNBC Indonesia. (2026). Putusan MK: Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260730171651-4-755175/putusan-mk-anggaran-mbg-harus-dipisahkan-dari-anggaran-pendidikan
  • GoodStats. (2025). Persentase Ruang Kelas Rusak Cenderung Tinggi pada 2025. GoodStats. https://goodstats.id/article/persentase-ruang-kelas-rusak-cenderung-tinggi-pada-2025-2aR6F
  • Mahkamah Konstitusi RI. (t.t.). Pemerintah dan DPR Tanggapi Masuknya Program MBG dalam APBN 2026—Berita | Mahkamah Konstitusi RI. Diambil 11 November 2026, dari https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-tanggapi-masuknya-program-mbg-dalam-apbn-2026-24854
  • Prasetyo Lanang. (2026). RAPBN 2027 Masih Bebankan Rp240 Triliun Anggaran MBG ke Pendidikan—Jatim TIMES. https://jatimtimes.com/baca/3331348912/20260818/074300/rapbn-2027-masih-bebankan-rp240-triliun-anggaran-mbg-ke-pendidikan
  • Saputri, M. D., & Susanti, P. (2026). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 Tentang Pemisahan Anggaran Pendidikan Dan Program Makan Bergizi Gratis. 2(4).
  • Tempo. (2026). PDIP: Anggaran MBG Diambil dari Pos Pendidikan di APBN 2026 | tempo.co. https://www.tempo.co/politik/pdip-anggaran-mbg-diambil-dari-pos-pendidikan-di-apbn-2026-2117783
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak