 |
| Sebanyak 2.500 penerima manfaat dilayani SPPG Harjamukti 01. Kini, dapur MBG tersebut disorot setelah 25 siswa diduga keracunan. |
Cirebon Zone - Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon. Sebanyak 25 siswa dilaporkan terdampak setelah mengonsumsi makanan yang diduga berasal dari penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harjamukti 01, Senin (9/11/2026).
Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi kurang dari sepekan setelah penandatanganan pakta integritas oleh pihak terkait. Kesepakatan itu sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan pangan serta kualitas pelayanan program MBG, terutama setelah insiden serupa terjadi di Kelurahan Kalijaga.
Merespons kejadian tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Wali Kota mengambil langkah cepat dengan mendatangi sejumlah rumah sakit untuk memastikan kondisi para siswa yang menjalani perawatan medis.
Selain memantau penanganan korban, DPRD juga mendesak agar operasional SPPG Harjamukti 01 dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan pemeriksaan selesai dilakukan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, menilai kejadian berulang ini menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan penyediaan makanan MBG.
Ia menyayangkan insiden tersebut kembali terjadi, padahal pihak penyelenggara baru saja menyepakati pakta integritas sebagai bentuk komitmen memperbaiki kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan.
"Komisi III meminta kepada wali kota agar aktivitas SPPG ini dihentikan sementara. Kami berharap pakta integritas yang sudah ditandatangani bisa membawa perubahan nyata, tetapi kejadian ini justru kembali terulang. Karena itu, harus ada evaluasi dan sanksi tegas," ujar Umar saat meninjau SPPG Harjamukti 01.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG tidak boleh hanya dibebankan kepada kepala SPPG. Tanggung jawab tersebut perlu melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran dalam operasional dapur penyedia makanan.
Umar mengusulkan agar komitmen pertanggungjawaban melalui pakta integritas juga melibatkan ketua yayasan serta mitra atau investor. Dengan demikian, setiap unsur penyelenggara memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa.
DPRD juga mengingatkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memiliki ketentuan mengenai sanksi terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sebagai pembanding, insiden dugaan keracunan sebelumnya di SPPG Kalijaga 5 berujung pada pemberhentian kepala SPPG dan penutupan dapur setelah ditemukan persoalan dalam penyelenggaraannya.
Umar menegaskan, apabila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana kasus sebelumnya, pihak yang bertanggung jawab harus mendapatkan tindakan tegas.
Ia juga mengingatkan agar program pemenuhan gizi bagi pelajar tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
BGN Sampaikan Permohonan Maaf
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyampaikan permohonan maaf kepada para siswa dan orang tua yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Yoga mengakui kejadian ini menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG.
"Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para siswa dan orang tua. Kami sangat prihatin atas kejadian ini, terlebih anak-anak yang seharusnya mendapatkan manfaat pemenuhan gizi justru terdampak masalah kesehatan," ungkap Yoga.
Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Harjamukti 01 perlu segera dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pasalnya, unit pelayanan tersebut memiliki cakupan distribusi yang cukup besar. Setiap harinya, SPPG Harjamukti 01 menyediakan makanan untuk sekitar 2.500 penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah di wilayah Kecamatan Harjamukti.
Besarnya jumlah penerima manfaat membuat pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga distribusi makanan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, penyebab pasti dugaan keracunan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan hasil laboratorium. Karena itu, penetapan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil investigasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini kembali menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program MBG di Cirebon. Evaluasi tidak cukup hanya dilakukan setelah munculnya korban, tetapi perlu disertai pengawasan rutin dan penerapan standar keamanan pangan secara konsisten.
Keamanan makanan harus menjadi prioritas utama agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan pemenuhan gizi siswa, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan masyarakat.(*)