Program Makan Bergizi Gratis: Jangan Sampai Membebankan Guru

Ilustrasi - Program Makan Bergizi Gratis (dok. SMKN 3 Payakumbuh)

Penulis: Ferin Nafela Nazwa - Sastra Inggris

Cirebon Zone - Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah perlu memberikan perhatian tidak hanya pada proses belajar mengajar, tetapi juga pada kesehatan dan kecukupan gizi para pelajar. Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi siswa agar mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang lebih baik.

Pada dasarnya, kebijakan ini memiliki tujuan positif karena makanan bergizi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kesiapan dan cara pelaksanaannya di lapangan.

Pelaksanaan MBG juga memunculkan tantangan, terutama terkait keterlibatan guru dalam kegiatan operasional di sekolah. Guru yang seharusnya berfokus pada pengajaran dan pembimbingan siswa terkadang harus menangani tugas tambahan, seperti membantu pembagian makanan dan mengawasi kegiatan makan. Hal ini perlu diperhatikan karena guru sudah memiliki tanggung jawab utama yang harus diselesaikan setiap hari.

Menurut saya, MBG merupakan kebijakan yang baik dan patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus memiliki pembagian tugas yang jelas agar tidak menambah beban kerja guru atau mengganggu kualitas pembelajaran. Sekolah juga perlu memiliki kesiapan yang cukup sebelum program diterapkan. Dukungan terhadap program ini seharusnya tidak membuat tanggung jawab tenaga pendidik semakin berat.

Salah satu tantangan MBG adalah bertambahnya tanggung jawab guru dalam kegiatan sehari-hari. Selain mengajar, memeriksa tugas, dan membimbing siswa, guru dapat terlibat dalam persiapan serta pengawasan kegiatan makan. Hal ini terlihat dalam penelitian Leobisa et al. (2026) yang berjudul "Persepsi Guru terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar".

Penelitian terhadap 19 guru di SD GMIT Oepura tersebut menjelaskan bahwa guru ikut membantu mengatur pembagian makanan, mendampingi siswa, memastikan siswa mendapat makanan yang sesuai, dan memberikan edukasi tentang pola makan sehat. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan waktu dan perhatian dari pihak sekolah. Jika tugas tambahan ini dilakukan setiap hari tanpa dukungan petugas yang memadai, pekerjaan guru dapat semakin bertambah. Padahal, mereka tetap harus menyelesaikan kegiatan mengajar dan tanggung jawab lainnya.

Bertambahnya tanggung jawab tersebut juga berpotensi memengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran. Guru perlu mempersiapkan materi, menjelaskan pelajaran, menilai pekerjaan siswa, dan membimbing mereka selama proses belajar. Ketika sebagian waktu dan perhatian digunakan untuk mengurus MBG, kegiatan pembelajaran dapat terganggu, terutama jika jadwal pembagian makanan belum diatur dengan baik.

Leobisa et al. (2026) juga mencatat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan tempat penyimpanan makanan dan koordinasi yang belum optimal. Kondisi tersebut dapat menyulitkan sekolah dalam mengatur kegiatan makan agar tidak bertabrakan dengan jadwal belajar. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun jadwal yang sesuai dan memastikan kegiatan MBG tidak mengurangi waktu pembelajaran maupun waktu istirahat guru. Program yang bertujuan mendukung pendidikan seharusnya tidak justru menghambat kegiatan pendidikan di sekolah.

Pembagian tanggung jawab dalam MBG telah dijelaskan dalam Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024). Pedoman tersebut menyebutkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program di sekolah, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, menunjuk petugas penerima dan distribusi, serta berkoordinasi dengan pihak SPPG dan puskesmas terdekat.

Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab menerima makanan, memeriksa warna, bau, dan rasa makanan, membagikannya ke setiap kelas, serta mengumpulkan kembali tempat makan. Sementara itu, wali kelas atau guru pendamping bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan setelah makan di kelas masing-masing. Peran guru antara lain memastikan siswa menerima makanan yang sesuai, mengarahkan siswa untuk mencuci tangan, memberikan edukasi mengenai makanan, dan memantau kegiatan makan.

Pedoman tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab yang berbeda. Guru memang memiliki peran dalam mendampingi siswa, tetapi tugas penerimaan dan distribusi makanan juga perlu dijalankan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Karena itu, sekolah perlu memastikan petugas tersebut tersedia dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika jumlah petugas tidak mencukupi, pekerjaan operasional berisiko kembali dibebankan kepada guru.

Pedoman tersebut juga merekomendasikan waktu makan selama 30 menit dan tidak bersamaan dengan jam istirahat atau pembelajaran. Pembagian tugas yang jelas dan dukungan tenaga yang memadai dapat membantu kegiatan MBG berjalan lebih tertib tanpa menambah beban satu pihak secara berlebihan.

Persoalan beban kerja juga dibahas dalam penelitian Asmamatin, Nurlaeli, dan Wahidin (2026) di SMPN 1 Bekasi. Penelitian kuantitatif yang melibatkan 35 guru tersebut menemukan bahwa pelaksanaan MBG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap beban kerja guru di sekolah tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kuat pelaksanaan program, semakin besar pula beban kerja yang dilaporkan dalam penelitian itu.

Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya dilakukan di satu sekolah sehingga hasilnya tidak dapat langsung mewakili seluruh kondisi sekolah di Indonesia. Setiap sekolah memiliki jumlah guru, fasilitas, jumlah siswa, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah. Pemerintah juga perlu memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan program dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, bukan hanya menerapkan pola yang sama di setiap tempat.

Tantangan tersebut juga terlihat dari pengalaman saya ketika memperhatikan pelaksanaan MBG di taman kanak-kanak adik saya. Saya melihat para guru cukup kerepotan ketika harus mendampingi anak-anak selama kegiatan makan. Anak-anak usia taman kanak-kanak masih membutuhkan bantuan dan pengawasan lebih dekat, mulai dari menerima makanan, membuka kemasan, hingga memastikan mereka dapat makan dengan tertib. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan perhatian tambahan dari para guru.

Bahkan, sekolah adik saya sempat menghentikan sementara pelaksanaan MBG karena pihak sekolah merasa cukup kesulitan dalam menjalankannya. Pengalaman ini memang hanya terjadi di satu sekolah dan tidak dapat mewakili seluruh pelaksanaan MBG. Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan setiap jenjang pendidikan berbeda. Pelaksanaan program di taman kanak-kanak tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah menengah. Karena itu, usia siswa, jumlah guru, dan ketersediaan petugas pendukung perlu dipertimbangkan sebelum program diterapkan.

Tantangan MBG tidak hanya berkaitan dengan beban kerja guru, tetapi juga kesiapan dan pengawasan dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG telah ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi. Informasi tersebut diumumkan melalui siaran pers pada 13 Agustus 2026 (BGN, 2026a).

Selanjutnya, pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) (BGN, 2026c). Pada 23 September 2026, BGN juga menghentikan operasional empat SPPG secara permanen setelah dinilai tidak disiplin dalam pelaksanaan operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan (BGN, 2026b).

Ketiga informasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan pemenuhan standar keamanan pangan masih perlu diperhatikan. Penutupan beberapa dapur tersebut bukan berarti seluruh program MBG gagal, tetapi menjadi pengingat bahwa kebersihan dan keamanan makanan harus dijaga sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.

Meskipun memiliki berbagai tantangan, manfaat MBG tetap perlu diperhatikan. Penelitian Simamora et al. (2026) mengenai pengawasan dan respons komunitas sekolah menemukan bahwa beberapa siswa merasa kenyang lebih lama setelah menerima makanan, sedangkan sebagian orang tua dapat mengurangi uang tambahan untuk membeli makanan anak di sekolah. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa beberapa siswa kurang menyukai menu tertentu dan terdapat kendala dalam proses pembagian makanan.

Karena penelitian ini melibatkan tujuh informan di satu sekolah, hasilnya lebih tepat dipahami sebagai gambaran dari pengalaman komunitas sekolah tersebut. Sementara itu, Wijaya et al. (2026) melalui kajian literatur menjelaskan bahwa program makan bergizi berpotensi mendukung motivasi, perhatian, kehadiran, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Temuan ini menunjukkan adanya manfaat yang mungkin diperoleh, tetapi bukan bukti bahwa MBG otomatis meningkatkan prestasi setiap siswa. Oleh karena itu, kualitas makanan, ketepatan distribusi, dan penerimaan siswa terhadap menu tetap perlu dievaluasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem pelaksanaan MBG. Pembagian tugas antara guru, petugas sekolah, dan pihak SPPG harus dibuat dengan jelas agar pekerjaan operasional tidak menumpuk pada guru. Sekolah juga perlu mendapatkan dukungan tenaga dan fasilitas yang memadai, terutama sekolah dengan jumlah siswa banyak atau siswa usia dini yang membutuhkan pendampingan lebih dekat.

Koordinasi antara pemerintah, penyedia makanan, dan pihak sekolah perlu ditingkatkan agar distribusi tidak mengganggu jadwal belajar. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dan kebersihan dapur harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah juga perlu mendengarkan masukan guru dan pihak sekolah karena mereka berhadapan langsung dengan pelaksanaan program. Sebelum menjalankan kebijakan berskala besar, kesiapan anggaran, tenaga pelaksana, dan kondisi setiap sekolah harus dipertimbangkan.

Berdasarkan argumen dan fakta yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa MBG memiliki tujuan baik dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait beban kerja guru, koordinasi, fasilitas, dan keamanan makanan. Guru seharusnya dapat menjalankan tugas utamanya tanpa harus menanggung seluruh pekerjaan operasional program.

Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari manfaat yang diterima siswa dan kemampuan sekolah menjaga kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan dan evaluasi yang baik, MBG dapat berjalan lebih efektif tanpa menambah beban berlebihan bagi tenaga pendidik. (*)

Daftar Pustaka

• Asmamatin, R., Nurlaeli, A., & Wahidin. (2026). The effect of implementing the policy of Indonesia's Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis) on teacher workload at SMPN 1 Bekasi. El-Idare: Journal of Islamic Education Management, 12(1), 320–327.
• Badan Gizi Nasional. (2026a). BGN tutup permanen 504 dapur MBG yang tidak layak.
• Badan Gizi Nasional. (2026b). Resmi! BGN hentikan operasional 4 SPPG secara permanen.
• Badan Gizi Nasional. (2026c). Tegaskan keamanan pangan, Kepala BGN Sudaryono resmi tutup sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftar SLHS.
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
• Leobisa, G. M. L., Manu, T. S., Makin, K. O., Saya, M. F. K., Benu, A. B. N., & Musa, H. (2026). Persepsi guru terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(1), 114–130.
• Simamora, J. D. Y., Rangkuti, S. M., Lestari, A., Hutabalian, E. I., Gultom, I. M., Rajagukguk, S., & Lubis, M. Y. (2026). Dinamika pengawasan dan respon komunitas sekolah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Perspektif pendidik, peserta didik, dan orang tua. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 3(10), 6115–6122.
• Wijaya, M. R., Andriani, E., Hatima, N. K., Julia, J., Arsita, & Ndibo, Y. L. (2026). Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran, 6(2), 408–418.