 |
| Ilustrasi - Fleksibilitas Kurikulum Merdeka membuka peluang pembelajaran berdiferensiasi (ums.ac.id) |
Cirebon Zone - Pergantian kurikulum seharusnya membawa perubahan yang dapat dirasakan oleh murid di ruang kelas. Namun, perubahan tersebut patut dipertanyakan apabila cara mengajar tetap sama dan kebutuhan belajar murid belum menjadi pertimbangan utama.
Pembelajaran di sekolah dasar perlu mempertimbangkan perbedaan kemampuan murid, termasuk perbedaan dalam kelancaran membaca dan pemahaman terhadap instruksi. Apabila seluruh murid menerima tugas dan penjelasan yang sama tanpa penyesuaian, pembelajaran berisiko tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka (Sulistyowati, Muhammad Syabrina & Maulida, 2026).
Kurikulum Merdeka menuntut perubahan substantif dalam praktik pembelajaran, bukan hanya perubahan dokumen atau kelengkapan administrasi. Pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik, serta memanfaatkan asesmen untuk memperbaiki proses pengajaran (Hasanah et al., 2026).
Apakah fleksibilitas Kurikulum Merdeka benar-benar mengubah pembelajaran di sekolah dasar atau hanya mengubah istilah dan perangkat administrasi?
Kurikulum Merdeka berdasarkan perubahan praktik pembelajaran di kelas. “Solusi nyata” diartikan sebagai pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, mendorong keterlibatan mereka, dan menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki pengajaran.
Sebaliknya, “sekadar ganti nama” merujuk pada perubahan yang terbatas pada istilah, format perangkat ajar, atau kelengkapan laporan tanpa perubahan cara mengajar. Kelengkapan dokumen tetap diperlukan sebagai pedoman, tetapi tidak cukup menjadi bukti keberhasilan implementasi (Suratno, 2024). Hal yang perlu diperiksa ialah apakah perencanaan benar-benar memandu tindakan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Fleksibilitas Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi solusi karena memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid. Sebagai landasan konseptual, (Prasetyo, 2024) menjelaskan bahwa prinsip fleksibilitas memungkinkan pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan kondisi wilayah, kemampuan dan latar belakang anak.
Sebagai ilustrasi, pada pembelajaran membaca kelas rendah, guru dapat memberikan latihan pengenalan bunyi huruf kepada murid yang masih kesulitan sekaligus menyiapkan bacaan sederhana bagi murid yang lebih siap. Melalui penyesuaian tersebut, murid memperoleh tantangan dan bantuan yang sesuai dengan kesiapan belajarnya, bukan sekadar mengerjakan tugas yang seragam.
Ruang penyesuaian ini menunjukkan bahwa pembaharuan kurikulum dapat menyentuh keputusan mengajar, bukan hanya perangkat administrasi. Namun, peluang tersebut belum membuktikan bahwa semua sekolah telah menerapkannya. Oleh karena itu, kekuatan Kurikulum Merdeka sebagai solusi perlu dinilai dari kemampuan guru menerjemahkan fleksibilitas menjadi kegiatan belajar yang benar-benar merespons kebutuhan murid (Litbang Kompas, 2024).
Keberagaman kemampuan siswa perlu diakomodasi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki pandangan bahwa setiap siswa diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal tersebut memerlukan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi setiap siswa untuk mencapai kompetensi yang ingin dituju (Nasser et al., 2024).
Namun, fleksibilitas kurikulum belum tentu menghasilkan perubahan pembelajaran apabila guru belum memperoleh pendampingan yang sesuai. Laporan kegiatan penguatan pembelajaran pada guru di Yayasan Insan Mandiri Denpasar Cabang Lombok menunjukkan bahwa pemahaman tentang model pembelajaran aktif belum selalu diikuti keterampilan memilih permasalahan yang sesuai dengan topik pelajaran. Temuan ini terbatas pada konteks peserta kegiatan dan tidak mewakili seluruh guru Indonesia. Meskipun demikian, temuan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara memahami konsep dan menerapkannya.
Sebagai ilustrasi, guru dapat mengganti format perangkat ajar, tetapi tetap memberikan tugas seragam tanpa menindaklanjuti kesulitan murid. Jika kondisi tersebut terjadi, pembaruan berisiko berhenti pada administrasi tanpa mengubah pengalaman belajar anak. Persoalan ini tidak sepatutnya dibebankan kepada guru semata.
Kualitas pelaksanaan juga perlu dinilai berdasarkan dukungan pelatihan, pendampingan dan kesempatan refleksi yang tersedia. Karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka perlu diuji melalui perubahan pengajaran, bukan hanya kelengkapan dokumen.
Kesulitan pelaksanaan tidak cukup menjadi alasan untuk menyebut Kurikulum Merdeka sekadar pergantian nama. Pandangan ini patut dipertimbangkan karena guru dan sekolah memerlukan waktu untuk memahami serta menerapkan perubahan. Namun, kebutuhan adaptasi tidak seharusnya menjadi pembenaran tanpa batas atas pembelajaran yang tidak berubah. Proses tersebut tetap perlu disertai ukuran kemajuan yang jelas.
Untuk mencegah pembaruan berhenti pada administrasi, pendampingan guru perlu berangkat dari persoalan pembelajaran yang nyata. Pelatihan sebaiknya menggunakan contoh pekerjaan murid untuk membantu guru mengenali kesulitan belajar, menentukan bantuan dan menyesuaikan strategi mengajar. Forum antar guru juga perlu diarahkan pada pembahasan pengalaman mengajar serta evaluasi perbaikan yang telah dilakukan, bukan sekadar pertukaran perangkat ajar.
Selain itu, sekolah perlu menyederhanakan tuntutan administrasi yang tidak membantu pengajaran agar guru memiliki waktu untuk merencanakan pembelajaran dan mendampingi murid. Penilaian keberhasilan kemudian perlu memeriksa kesesuaian antara rencana, pelaksanaan dan perkembangan kemampuan murid.
Ketepatan pemahaman kebijakan juga harus dijaga. Kemendikdasmen menegaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 bukan kurikulum baru dan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang dapat diterapkan pada Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum 2013, bukan nama penggantinya.
Dengan langkah tersebut, perhatian sekolah dapat diarahkan pada perbaikan pengalaman belajar murid, bukan pada pergantian istilah atau pemenuhan dokumen semata.
Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi solusi nyata, tetapi keberhasilannya tidak dapat disimpulkan hanya dari gagasan pembaruan dan kelengkapan dokumen. Penilaiannya perlu bertumpu pada perubahan keputusan mengajar serta pengalaman belajar murid. Ketika fleksibilitas digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran, memberikan bantuan dan menindaklanjuti hasil penilaian, pembaruan memperoleh makna. Sebaliknya, ketika perubahan berhenti pada istilah dan administrasi, kritik “sekadar ganti nama” tetap relevan.
Oleh karena itu, potensi kurikulum harus dibedakan dari keberhasilan pelaksanaannya. Ukuran akhirnya bukan seberapa baru nama atau perangkat ajarnya, melainkan sejauh mana pembelajaran benar-benar merespons kebutuhan murid dan membantu mereka mencapai kemajuan belajar.(*)
Tags
Esai